Ada yang berbeda dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo kali ini. Selain membutuhkan waktu perjalanan yang lebih panjang dari lawatan-lawatan sebelumnya, kunjungan kerja ke Papua hari Senin (30/3) mendapatkan reaksi yang cukup unik dari salah satu pegawai Ditjen Perbendaharaan setempat. Adalah Ibu Hasmani, pegawai Kanwil yang secara terus terang menyatakan keinginannya untuk dapat terus bertugas di Papua jika diijinkan. Keinginan yang sangat jauh berbeda dari kebanyakan pegawai yang ditempatkan di Papua ini, kontan disambut dengan tepuk tangan yang riuh rendah dari para hadirin acara pengarahan Pak Dirjen di Aula GKN, Jayapura.Kondisi ini sangat dimungkinkan terjadi karena kesan ramah dan terbuka dari Pak Dirjen serta Pak Setditjen dalam kunjungan kerja di Papua pertama kali ini. Kesan ini ditanggapi secara hangat oleh para peserta dengan mencoba melaporkan hal-hal seputar pekerjaan dan bertanya tentang kebijakan organisasi secara terus terang dan lugas.Mengawali arahannya, Pak Dirjen mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pegawai yang dengan penuh keikhlasan menjalankan tugas DJPBN di KPPN dan Kanwil Jayapura. Beliau meminta para pelaksana yang tidak memiliki mobilitas secepat pejabat eselon IV dan III untuk lebih sabar dalam hal mutasi. "Memang tidak mudah untuk menggerakkan pegawai karena untuk memindahkan 100 orang kami harus menggerakkan 300 orang," ujar Pak Dirjen menjelaskan sedikit mengenai pola mutasi.Dalam kesempatan tatap muka yang dihadiri oleh seluruh pegawai Kanwil XXX DJPBN Jayapura, sebagian pegawai KPPN Jayapura dan para Kepala KPPN lingkup Kanwil Jayapura ini, Pak Dirjen menyampaikan beberapa hal penting seputar tugas pokok Ditjen Perbendaharaan (DJPBN). Diantaranya peran penting DJPBN dalam program-program pemerintah yang dibiayai APBN, reformasi birokrasi dan pelaksanaan pelayanan KPPN Percontohan. "Seharusnya kita bangga menjadi pegawai Ditjen Perbendaharaan karena ada beberapa sisi dari tugas-tugas kita yang sangat penting dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara," tegas beliau. Pak Dirjen menambahkan, DJPBN bertanggung jawab dan memiliki posisi sebagai penentu keberhasilan program pemerintah dalam hal penyediaan, penyaluran dan penyelesaian pertanggung-jawaban dana APBN. "Di titik inilah kita memiliki fungsi vital dalam pembangunan," ujar beliau. Untuk menjelaskan pentingnya poin ini, Pak Herry Purnomo mengulas lengkap siklus APBN dan alur tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah pusat hingga daerah. Dari sinilah, beliau menegaskan kewajiban kita dalam hal percepatan pencairan dana yang akhirnya melahirkan konsep KPPN Percontohan.Mengenai isu reformasi birokrasi, Pak Dirjen menghimbau KPPN non percontohan untuk memakai SOP KPPN percontohan bersamaan dengan perubahan mindsetnya. Beliau juga meminta Kanwil untuk meningkatkan sisi pelayanan, salah satunya dengan cara mempercepat proses revisi DIPA yang selama ini dapat diselesaikan selama 5 hari. Lebih daripada itu, KPPN dan Kanwil sudah seharusnya meningkatkan kualitas rekonsiliasi karena "Semakin berkualitas pekerjaan tingkat KPPN dan Kanwil DJPBN maka semakin berkualitaslah pekerjaan Kementerian/Lembaga," tegas Pak Dirjen.Kebijakan stimulus fiskal pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat juga tak luput dalam penjelasan Pak Dirjen. Beliau menghimbau KPPN dan Kanwil untuk berperan aktif sebagai guru dengan fungsi advokasi. Salah satu contoh adalah dengan memberi masukan kepada satker yang belum melakukan realisasi kegiatan sampai dengan bulan Maret 2009. Dalam hal pelaksanaan pelayanan KPPN percontohan, Pak Dirjen menegaskan pada dua hal, pengawasan dan pengamanan. "Perubahannya terlalu cepat tetapi transisinya terlalu lama," ujar beliau menekankan pada hal pengawasan. Hal ini menyebabkan ilmu atau roh mengenai keuangan negara menghilang. Beliau mengambil contoh tentang bagaimana mendeteksi pengiriman uang di KPPN kalau ditemukan ketidakcocokan. Kemudian, masalah pengamanan di dalam fungsi kuasa BUN. "Petugas loket harus yakin bahwa yang membawa SPM adalah petugas Satker yang bersangkutan," tegas Pak Dirjen. Beliau mengharapkan adanya inisiatif pengamanan dari kanwil selama belum ada standar baku pengamanan dari pusat. Sebagai contoh, kartu pengenal petugas pembawa SPM yang telah diterapkan beberapa KPPN.Hal lain yang menjadi perhatian kedua pimpinan tertinggi DJPBN ini adalah fungsi Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi nasional yang memberikan kesempatan kepada para pegawai dari berbagai latar suku dan daerah untuk berkembang di luar derahnya masing-masing. Pak Dirjen mengutarakan kebanggaannya atas adanya lima orang asli Papua yang lolos seleksi KPPN Percontohan. Beliau berharap dan mendukung lahirnya pegawai-pegawai daerah Papua yang dapat membuktikan dirinya untuk maju bersaing dengan pegawai dari daerah lain di DJPBN.Mendukung pernyataan Pak Dirjen mengenai mutasi dan kepegawaian, Pak Sis (panggilan akrab Pak Setditjen) menyatakan bahwa mutu pendidikan di Papua juga tidak kalah dengan daerah lain. "Ada seseorang pegawai dari Merauke yang mengambil S1 di Jayapura dan kemudian berhasil lulus rangking 2 tes assesment eselon III. Sekarang dia menjadi Kepala KPPN Purwakarta," jelas beliau. Hal ini menjadi bukti bahwa dimanapun seseorang berada, dia juga dapat berprestasi. Beliau juga menambahkan bahwa telah siap menyekolahkan beberapa pegawai lokal yang berprestasi di luar Papua untuk kemudian dikembalikan ke Papua untuk membangun daerahnya.Acara pengarahan ini dimulai dengan laporan Kepala Kanwil XXX DJPBN Jayapura, Abdullah Nanung. Beliau melaporkan beberapa hal mengenai kegiatan kerja kanwil selama tahun 2008-2009 dan inventarisasi rumah dinas. Pimpinan dari 343 pegawai yang tersebar di 10 kabupaten: Jayapura, Biak, Manokwari, Serui, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Wamena, Nabire dan Timika ini juga menjelaskan mengenai rencana perpindahan GKN ke gedung baru sementara gedung lama mengalami pemugaran. Sumber: http://www.perbendaharaan.go.id/ Oleh: Bagian Pengembangan Pegawai - Tonny |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar