Rekonsiliasi PFK dengan PT Askes dan Pemda

Hari Senin tanggal 27 April 2009 bertempat di Hotel Yasmin-Jayapura telah dilaksanakan Rekonsiliasi data PFK antara KPPN Jayapura, PT. Askes dan Pemda yang termasuk wilayah kerja KPPN Jayapura, meliputi Pemda Prov.Papua, Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Pegunungan Bintang. Pemda Kab. Sarmi dan Kab. Mamberamo Raya tidak menghadiri acara rekonsiliasi tersebut. Acara rekonsiliasi diawali dengan Sambutan Pembukaan oleh Kepala KPPN Jayapura, Mudjijanto. Dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa rekonsiliasi diperlukan sebagai suatu instrumen untuk pencocokan data yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan data, menentukan ada atau tidaknya kekurangan penyetoran oleh Pemda serta yang lebih penting adalah untuk validitas jumlah uang yang akan dibayar kembali Ditjen Perbendaharaan kepada PT.Askes. Beliau juga menegaskan kembali tentang kewajiban Pemda melaksanakan pembayaran Iuran Askes Pemda Provinsi dan Iuran Askes Pemda Kab/Kota sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2003. "Pembayaran Iuran ASkes oleh Pemda tersebut dibebankan pada APBD, bukan dibebankan pada PNS Daerah karena PNS Daerah telah dipotong Iuran Wajib 10%", demikian diingatkan Bpk. Mudjijanto. Pada bagian akhir sambutannya beliau memaparkan rincian realisasi penerimaan PFK menurut pembukuan KPPN Jayapura sampai dengan Triwulan I (Januari - Maret 2009). Data tersebutlah yang akan direkon bersama-sama oleh KPPN Jayapura, PT. Askes dan Pemda.

Sesi selanjutnya, Toni, S.H., Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Jayapura menyampaikan sedikit penjelasan mengenai mekanisme penyetoran PFK . Materi yang disampaikan meliputi tata cara pemotongan dan penyetoran PFK PNS Daerah sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2008. Pemaparan mengenai mekanisme tersebut perlu disampaikan mengingat masih banyak terjadi ketidaktertiban dalam penyetoran PFK PNS Daerah, misalnya penyetoran yang terlambat, pengisian SSBP yang tidak tepat serta kelalaian Pemda menyampaikan laporan kepada PT. Askes.

Pada bagian akhir dilakukan pencocokan data penerimaan PFK PNS Daerah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh ketiga belah fihak. Yang menarik dalam rekonsiliasi kali ini, sambil menunggu pengetikan berita acara, pihak Pemda banyak bertanya kepada PT. Askes menyangkut pelayanan yang diberikan PT. Askes kepada para PNS Daerah. Mau tidak mau, fihak PT. Askes harus memberikan sedikit penjelasan atas pertanyaan Pemda tersebut. Pada akhirnya semua fihak puas dengan rekonsiliasi kali ini dan KPPN Jayapura melalui Kepala Seksi Bank/Giro Pos mengingatkan Pemda agar ke depannya lebih tertib dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan PFK PNS Daerah dan Iuran Pemda tersebut.

BERNARDUS REINHARD JOSE PAMABAKNG

Sudah hampir 3 bulan usia Reinhard, selama itu pula kami harus berpisah. Rasanya kangen banget sama dia, apalagi melihat wajahnya yang polos dan tatapan matanya yang tajam. Reinhard yang terlahir dari ayah berdarah Dayak dan ibu berdarah Jawa ini terlihat menggemaskan. Tangannya yang mengepal ditujukan ke depan seolah-olah ingin menunjuk saya-papanya- agar selalu ingat dia. Selama ini saya hanya bisa mendengar suaranya, yang lebih banyak berupa tangisan melalui telepon. Rasanya senang banget mendengar celotehannya diujung telepon. Reinhard juga hanya bisa mendengar suara saya, dan luar biasanya dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Misalnya kalo dibilang jangan rewel ya, bisanya tangisannya langsung berhenti. Duh….betapa bahagianya kalau saya, istri dan anak kami Reinhard berkumpul bersama. Reinhard, kehadiranmu membawa kebahagiaan bagi Papa dan Mama.

Papa Mama teringat akan Firman Tuhan:
"Dan kamu, bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasehat Tuhan (Efesus, 6:4)".

"Biarkan anak-anak datang pada Ku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah (Lukas, 18:15-16)".

Teriring doa Papa Mama untukmu Reinhard:
"Demi nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa setiap insan, Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak kami dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakannya, sebab memang itulah tanggung jawab kami, Kami mohon ya Bapa, lindungilah anak kami dan bimbinglah dia dalam pertumbuhannya hari lepas hari supaya selalu hidup baik. Jangan Kau biarkan dia kelak jauh dari pada Mu karena terbujuk dosa. Teguhkanlah hatinya jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat, apalagi sampai melanggar perintah Mu. Restuilah kami supaya dapat menanamkan dalam hatinya semangat cinta akan Gereja dan kesucian, agar sejak kecil dia tahu mengabdi Engkau. Jagalah kesehatannya dan lindungilah terhadap segala marabahaya. Semoga kelak dia selalu setia kepada Mu, takut akan Dikau dan menjadi pelaku Firman Mu. Jiwa raga serta suka dukanya kami percayakan kepada Mu, Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Pengasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin."

GUBUK REOT KAMI DI POLIMAK

Rumah adalah kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi walaupun itu hanya sekedar gubuk di bawah kolong jembatan. Saya bersyukur masih memiliki “Gubuk Reot” di Polimak-Jayapura sebagai rumah dinas tempat saya berteduh dan bersitirahat. Rumah Dinas yang terletak di Jalan Batu Karang itu sudah cukup tua sehingga kondisinya memang cukup memprihatinkan. Atap bangunan beberapa bagian sudah bocor sehingga kalau turun hujan lantai basah tergenang air. Dinding bangunan sudah kusam karena sudah lama tidak dicat ulang. Lantai bangunan masih asli tempo doeloe, belum pernah diganti. Kondisi rumah dinas Departemen Keuangan di Polimak ini memang sangat kontras dengan rumah dinas yang terletak di Angkasa. Di Angkasa rumah dinasnya masih bagus-bagus karena selalu dilakukan renovasi. Lagi pula di sana adalah rumah dinas yang pada umumnya ditempati para petinggi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua.

Pepatah mengatakan “Rumahku adalah Istanaku”. Walau kondisinya cukup memprihatinkan, Puji Tuhan saya merasa cukup enjoy berada di dalamnya. Lagipula kalau harus mengontrak rumah di Jayapura harganya cukup mahal, tentunya bakal membuat anggaran rumah tangga bisa defisit hehe. Terima kasih untuk Departemen Keuangan yang masih memberi kami fasilitas rumah dinas, apapun kondisinya saat ini. Kadang ada juga seh rasa miris, rumah dinas DEPKEU koq kondisinya seperti itu. Harapan kami mudah-mudahan ada perhatian petinggi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua untuk merenovasi rumah dinas yang ada di Polimak sehingga lebih layak dan representatif untuk ditempati para pegawai Departemen Keuangan.

‘LOVE MORE”, SK DI TANAH PAPUA

Jika kita mendengar kata “Tanah Papua” pastilah bayangan kita adalah daerah yang terpencil, pedalaman dan “eksotis”. Belum lagi jaraknya yang sangat jauh dari Jakarta, butuh waktu kurang lebih 8 jam perjalanan dengan pesawat terbang. Pasti banyak pegawai yang “berat” untuk bertugas di sini. Tahun 2005 yang lalu saya pernah berkunjung ke Tanah Papua (Jayapura) dengan ST (Surat Tugas), dan sejak itu batin saya berkata jangan sampai saya ditugaskan di Tanah Papua dengan SK (Surat Keputusan). Tapi apa daya, nasib berkata lain, sekonyong-konyong pada Agustus 2008 keluar SK yang disitu nama saya tertulis menempati posisi baru sebagai Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Jayapura. Sebelumnya saya bertugas di KPPN Larantuka-Flores Timur sebagai Kepala Seksi Verifikasi & Akuntansi. Jadi dari Timur mutasi ke paling Timur hehe. Ada perasaan shock mengingat apa yang saya tidak inginkan ternyata justru menjadi kenyataan!

Kenyataan memang harus dihadapi. Sesuai dengan komitmen awal sebagai PNS, kita harus siap ditempatkan dimana saja, suka ataupun tidak suka. Apalagi kita sebagai ”prajurit” Ditjen Perbendaharaan harus siap menerima perintah ”jenderal” di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Alhasil, dengan semangat pengabdian yang tulus saya akhirnya dapat menikmati hari-hari di Tanah Papua dengan cukup happy. Kuncinya adalah berusaha untuk ”Love More”, mencintai pekerjaan kita. Cintailah pekerjaan kita dengan sepenuh hati, apalagi kalau kita sama sekali tidak memiliki pilihan. Cintailah pekerjaan kita demi anak istri yang menunggu jauh di sana....

Cinta adalah dasar keiklasan dan ketulusan melakukan sesuatu. Cinta adalah sebuah alasan untuk tetap berkomitmen dan tidak putus asa. Tanpa cinta, kita akan mudah pudar, tawar dan mundur. Tanpa cinta, sangat kecil peluang kita untuk sukses dalam menjalani pekerjaan. Apapun yang kita lakukan tanpa cinta, akan menghasilkan output yang kurang baik. Bila kita melaksanakan pekerjaan dengan berat hati, ”separuh nafas”, dan tidak ada cinta di dalamnya, pastilah hasil pekerjaan kita akan kurang maksimal atau bahkan ”berantakan”. Hasil pekerjaan yang berantakan tentunya akan berdampak negatif terhadap penilaian kinerja kita, bisa-bisa di mutasi lagi ke Papua New Guinea haha...

Apakah saat ini Anda dalam keadaan ”membenci” pekerjaan Anda? Mengapa? Apakah karena pimpinan anda yang ”diskriminatif”, pilih kasih, kurang kompeten dan galak? Atau remunerasi, tunjangan Papua, Tunjangan Kerja Tambahan yang Anda terima kurang layak menurut Anda? Atau situasi dan hubungan kerja yang kurang kondusif? Atau Perilaku Like and Dislike yang masih dominan dipraktekkan oleh petinggi organisasi? Atau Pola Mutasi yang tidak jelas???? Saran saya, marilah secepatnya kita mengubah rasa benci itu menjadi cinta, sejelek apapun organisasi dan suasana kerja yg kita rasakan. Apabila kita tidak mau memperbaiki dan mencintai pekerjaan kita, maka yang akan mengalami kerugian besar adalah diri kita sendiri. Kita akhirnya akan bekerja asal-asalan serta tidak bersemangat untuk berperforma yang optimal.

Menyadari itu semua, saya tetap berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Ditjen Perbendaharaan. Walaupun harus berpisah dari anak istri, walaupun harus merelakan tabungan yang tidak seberapa habis untuk bolak-balik menjenguk keluarga, walaupun harus hidup di Tanah Papua yang akhir-akhir ini rawan konflik, saya tetap mencintai pekerjaan saya di Tanah Papua ini. Sebagai penutup, mungkin syair sebuah lagu berikut sangat cocok untuk kita renungkan:

Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini

Bukan karna kuat dan hebatku

Semua karena cinta, semua karena cinta

Tak Mampu diriku dapat berdiri tegar

Trima Kasih Cinta.....

SABAR, ANDA TIDAK LULUS ASSESSMENT...

Senin 6 April 2009, seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan pasti sibuk mengakses www.perbendaharaan.go.id untuk melihat rilis Hasil Assessment Eselon III Tahap VIII sd. XII. Mungkin ada yang langsung berteriak penuh kegembiraan karena termasuk "orang-orang pilihan" lulus Eselon III, tapi lebih banyak lagi yang tertunduk lesu mungkin sedikit menggerutu karena ternyata termasuk orang-orang yang "tereliminasi", tidak lulus assessment. Saya termasuk 1 di antara 115 org yang tidak lulus. Reaksi saya biasa aja, karena baik lulus maupun tidak lulus bagi saya adalah anugerah, bukan beban. Saya selalu mensyukuri apapun yang "diberikan" Tuhan atas hidup ini, semua pasti yang terbaik dari-Nya. Dengan hati yang tulus saya mengucapkan "SELAMAT" kepada teman-teman yang lulus, semoga nantinya dapat menjalankan tugas Eselon III dengan sukses.

Bagi teman-teman yang belum lulus, sabarlah, yakini semuanya adalah kehendak-Nya niscaya hidup anda akan lebih "berarti". Bertahanlah ditempat tugas masing-masing dengan tetap optimis, jalan masih terbuka lebar: "kegagalan adalah sukses yang tertunda". Kalau saya yang di DSP (bukan Direktorat Sistem Perbendaharaan, tapi Daerah Seputar Papua) aja bisa enjoy, masa teman-teman di tempat lain gak bisa enjoy hehe......

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DI KPPN JAYAPURA

Rapat Koordinasi KPPN Jayapura dengan Bank/Pos Persepsi Penatausahaan penerimaan negara merupakan salah satu tugas utama KPPN sebagai Kuasa BUN di Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPPN Jayapura menjalin hubungan "kemitraan" dengan 8 Bank Umum dan 1 Kantor Pos sebagai Bank/Pos Persepsi. Kedelapan bank umum tersebut adalah: Bank Papua, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BNI, BII, Bank Danamon, BTN dan BCA. Melalui bank/pos persepsi tersebut, KPPN Jayapura memiliki 9 rekening persepsi untuk menampung penerimaan perpajakan, PNBP, Pengembalian Belanja dan PFK serta memiliki 2 rekening di BRI dan 10 rekening di Bank Mandiri untuk menampung penerimaan PBB dan BPHTB dari 6 Kab/Kota yang menjadi wilayah kerja KPPN Jayapura. Selain itu, sebagai KPPN Induk KBI, KPPN Jayapura juga memiliki rekening Kas Negara di Bank Indonesia Jayapura. Rekening yang dikenal dengan rekening 501.000.000 ini digunakan untuk menampung pelimpahan penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Jayapura maupun dari bank/pos persepsi mitra kerja KPPN lainnya di Provinsi Papua yang tidak sekota dengan BI (KPPN Non KBI), serta untuk menampung penerimaan bagian pemerintah pusat dari PBB/BPHTB yang dibagi oleh Bank Operasional III PBB/BPHTB. Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Jayapura dengan penerimaan terbesar pada TA.2008 berturut-turut adalah: Bank Papua (Rp549,2 M), Bank Mandiri (Rp305,7 M), PT Pos Indonesia (Rp84,9 M), BRI (Rp54,5 M), BNI (Rp24,6 M), BII (Rp18,3 M), BCA (Rp6,6 M), Bank Danamon (Rp5,8 M) dan BTN (Rp1,4 M). Selain penerimaan melalui Bank/Pos Persepsi, KPPN Jayapura juga menatausahakan penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dan yang melalui Bank Tunggal/Bank Operasional meliputi Penerimaan Kiriman uang serta pelimpahan penerimaan PBB dan BPHTB. Terhitung mulai tanggal 6 April 2009 ini, KPPN Jayapura maupun bank/pos persepsi yang ada telah siap untuk melaksanakan uji coba pelimpahan penerimaan negara pada hari kerja berikutnya. Sebelumnya, penerimaan negara dilimpahkan setiap hari Selasa, Jumat dan tanggal 1 awal bulan, atau hari kerja berikutnya bila hari-hari tersebut adalah hari libur. Uji coba ini adalah dalam rangka menuju pada pelimpahan yang ideal menurut UU Perbendaharaan Negara dimana penerimaan negara pada dasarnya harus dilimpahkan setiap hari. Seksi yang bertanggung jawab menjalankan tugas penatausahaan penerimaan negara tersebut adalah Seksi Bank/Giro Pos yang saat ini dikomandoi oleh Toni, S.H. (sebelumnya adalah Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Larantuka), dengan dukungan 4 orang staff yaitu: Zamrud Siswa Utama, Burhanudin Purwanto, Giovanny Putra Rama Siagian dan Julian Alhaj.

DIRJEN PERBENDAHARAAN MENGUNJUNGI TANAH PAPUA

Ada yang berbeda dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo kali ini. Selain membutuhkan waktu perjalanan yang lebih panjang dari lawatan-lawatan sebelumnya, kunjungan kerja ke Papua hari Senin (30/3) mendapatkan reaksi yang cukup unik dari salah satu pegawai Ditjen Perbendaharaan setempat. Adalah Ibu Hasmani, pegawai Kanwil yang secara terus terang menyatakan keinginannya untuk dapat terus bertugas di Papua jika diijinkan. Keinginan yang sangat jauh berbeda dari kebanyakan pegawai yang ditempatkan di Papua ini, kontan disambut dengan tepuk tangan yang riuh rendah dari para hadirin acara pengarahan Pak Dirjen di Aula GKN, Jayapura.Kondisi ini sangat dimungkinkan terjadi karena kesan ramah dan terbuka dari Pak Dirjen serta Pak Setditjen dalam kunjungan kerja di Papua pertama kali ini. Kesan ini ditanggapi secara hangat oleh para peserta dengan mencoba melaporkan hal-hal seputar pekerjaan dan bertanya tentang kebijakan organisasi secara terus terang dan lugas.Mengawali arahannya, Pak Dirjen mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pegawai yang dengan penuh keikhlasan menjalankan tugas DJPBN di KPPN dan Kanwil Jayapura. Beliau meminta para pelaksana yang tidak memiliki mobilitas secepat pejabat eselon IV dan III untuk lebih sabar dalam hal mutasi. "Memang tidak mudah untuk menggerakkan pegawai karena untuk memindahkan 100 orang kami harus menggerakkan 300 orang," ujar Pak Dirjen menjelaskan sedikit mengenai pola mutasi.Dalam kesempatan tatap muka yang dihadiri oleh seluruh pegawai Kanwil XXX DJPBN Jayapura, sebagian pegawai KPPN Jayapura dan para Kepala KPPN lingkup Kanwil Jayapura ini, Pak Dirjen menyampaikan beberapa hal penting seputar tugas pokok Ditjen Perbendaharaan (DJPBN). Diantaranya peran penting DJPBN dalam program-program pemerintah yang dibiayai APBN, reformasi birokrasi dan pelaksanaan pelayanan KPPN Percontohan. "Seharusnya kita bangga menjadi pegawai Ditjen Perbendaharaan karena ada beberapa sisi dari tugas-tugas kita yang sangat penting dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara," tegas beliau. Pak Dirjen menambahkan, DJPBN bertanggung jawab dan memiliki posisi sebagai penentu keberhasilan program pemerintah dalam hal penyediaan, penyaluran dan penyelesaian pertanggung-jawaban dana APBN. "Di titik inilah kita memiliki fungsi vital dalam pembangunan," ujar beliau. Untuk menjelaskan pentingnya poin ini, Pak Herry Purnomo mengulas lengkap siklus APBN dan alur tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah pusat hingga daerah. Dari sinilah, beliau menegaskan kewajiban kita dalam hal percepatan pencairan dana yang akhirnya melahirkan konsep KPPN Percontohan.Mengenai isu reformasi birokrasi, Pak Dirjen menghimbau KPPN non percontohan untuk memakai SOP KPPN percontohan bersamaan dengan perubahan mindsetnya. Beliau juga meminta Kanwil untuk meningkatkan sisi pelayanan, salah satunya dengan cara mempercepat proses revisi DIPA yang selama ini dapat diselesaikan selama 5 hari. Lebih daripada itu, KPPN dan Kanwil sudah seharusnya meningkatkan kualitas rekonsiliasi karena "Semakin berkualitas pekerjaan tingkat KPPN dan Kanwil DJPBN maka semakin berkualitaslah pekerjaan Kementerian/Lembaga," tegas Pak Dirjen.Kebijakan stimulus fiskal pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat juga tak luput dalam penjelasan Pak Dirjen. Beliau menghimbau KPPN dan Kanwil untuk berperan aktif sebagai guru dengan fungsi advokasi. Salah satu contoh adalah dengan memberi masukan kepada satker yang belum melakukan realisasi kegiatan sampai dengan bulan Maret 2009. Dalam hal pelaksanaan pelayanan KPPN percontohan, Pak Dirjen menegaskan pada dua hal, pengawasan dan pengamanan. "Perubahannya terlalu cepat tetapi transisinya terlalu lama," ujar beliau menekankan pada hal pengawasan. Hal ini menyebabkan ilmu atau roh mengenai keuangan negara menghilang. Beliau mengambil contoh tentang bagaimana mendeteksi pengiriman uang di KPPN kalau ditemukan ketidakcocokan. Kemudian, masalah pengamanan di dalam fungsi kuasa BUN. "Petugas loket harus yakin bahwa yang membawa SPM adalah petugas Satker yang bersangkutan," tegas Pak Dirjen. Beliau mengharapkan adanya inisiatif pengamanan dari kanwil selama belum ada standar baku pengamanan dari pusat. Sebagai contoh, kartu pengenal petugas pembawa SPM yang telah diterapkan beberapa KPPN.Hal lain yang menjadi perhatian kedua pimpinan tertinggi DJPBN ini adalah fungsi Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi nasional yang memberikan kesempatan kepada para pegawai dari berbagai latar suku dan daerah untuk berkembang di luar derahnya masing-masing. Pak Dirjen mengutarakan kebanggaannya atas adanya lima orang asli Papua yang lolos seleksi KPPN Percontohan. Beliau berharap dan mendukung lahirnya pegawai-pegawai daerah Papua yang dapat membuktikan dirinya untuk maju bersaing dengan pegawai dari daerah lain di DJPBN.Mendukung pernyataan Pak Dirjen mengenai mutasi dan kepegawaian, Pak Sis (panggilan akrab Pak Setditjen) menyatakan bahwa mutu pendidikan di Papua juga tidak kalah dengan daerah lain. "Ada seseorang pegawai dari Merauke yang mengambil S1 di Jayapura dan kemudian berhasil lulus rangking 2 tes assesment eselon III. Sekarang dia menjadi Kepala KPPN Purwakarta," jelas beliau. Hal ini menjadi bukti bahwa dimanapun seseorang berada, dia juga dapat berprestasi. Beliau juga menambahkan bahwa telah siap menyekolahkan beberapa pegawai lokal yang berprestasi di luar Papua untuk kemudian dikembalikan ke Papua untuk membangun daerahnya.Acara pengarahan ini dimulai dengan laporan Kepala Kanwil XXX DJPBN Jayapura, Abdullah Nanung. Beliau melaporkan beberapa hal mengenai kegiatan kerja kanwil selama tahun 2008-2009 dan inventarisasi rumah dinas. Pimpinan dari 343 pegawai yang tersebar di 10 kabupaten: Jayapura, Biak, Manokwari, Serui, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Wamena, Nabire dan Timika ini juga menjelaskan mengenai rencana perpindahan GKN ke gedung baru sementara gedung lama mengalami pemugaran. Sumber: http://www.perbendaharaan.go.id/ Oleh: Bagian Pengembangan Pegawai - Tonny

LAHIRNYA BERNARDUS REINHARD JOSE PAMABAKNG

Anugerah Terindah dari Tuhan

Hari Senin tanggal 9 Februari 2009 adalah hari yang terindah bagi diriku dan sang istri. Setelah 7 tahun "masa penantian", akhirnya pada hari itu tepat pukul 15.00 WIB lahirlah bayi laki-laki pertama kami yang kemudian kami namai "Bernardus Reinhard Jose Pamabakng" di RS Ibu & Anak Permata Cibubur dengan berat 3700 gram dan tinggi 50 cm. Saya sengaja terbang khusus dari Jayapura-Papua tempat saya bekerja ke Jakarta seminggu sebelumnya untuk menemani sang istri menanti saat-saat kelahiran bayi kami. Tak terasa air mataku menetes penuh keharuan ketika menggendong bayi mungil kami yang baru dilahirkan melalui operasi ceaser itu. "Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami melalui kelahiran putra kami ini, kasih-Mu sungguh tak terhingga, terima kasih Tuhan Yesus" demikian doaku saat itu penuh rasa syukur.

Nama "Reinhard" adalah pemberian sobatku Bpk.Saritano yang sekarang menjabat Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Semarang 2. "Reinhard" mengingatkan kami akan Kota Larantuka, Kab. Flores Timur tempat saya dan Saritano bertugas sebelumnya yang dijuluki kota "Reinha". Reinhard adalah anugerah dari Larantuka karena setelah saya ditugaskan di Larantuka, barulah istriku dapat hamil dengan sempurna setelah 7 tahun pernikahan kami. Bayi kami merasakan suasana tiga kota sejak dalam kandungan, umur kandungan sampai 3 bulan di Larantuka, 3- 6 bulan di Jayapura dan dari umur kandungan 6 bulan sampai dilahirkan berada di Bekasi-Jawa Barat. Demi menjalankan tugas di KPPN Jayapura, saya harus berpisah dengan istri dan anakku tercinta. Semoga kami segera dapat berkumpul kembali dan putra kami dapat tumbuh dengan sehat & kelak dapat menjadi kebanggaan keluarga. Amin.

REKONSILIASI BANK DAN KPPN LARANTUKA

Hari Jumat tanggal 4 Juli 2008 ada gawe yang cukup penting dilaksanakan KPPN Larantuka, yaitu Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Bank. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala KPPN, Kasi Bendum, Kasi VERA serta pimpinan dan staff dari Bank BRI Cabang Larantuka, BRI Capem Lewoleba, Bank BPD NTT Cabang Larantuka dan Bank BPD NTT Cabang Lewoleba. Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi: Pengarahan Kepala KPPN Bpk. Ari Iman Sugoro, S.E., Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang disampaikan oleh Kasi Bendum Saritano, SE dan staff Emanuel D. Dawi, S.H. serta Rekonsiliasi Bank yang disampaikan oleh Kasi VERA, Toni, S.H.

Kepala KPPN dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan Bank yang selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik, terutama dalam kaitannya sebagai BO I, BO II, BO III dan sebagai Bank Persepsi. Di samping itu juga ditegaskan akan pentingnya pihak bank memperhatikan semua ketentuan/prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan MPN, pelimpahan dan pembagian penerimaan negara untuk menghindari sanksi yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Sedangkan Kasi Bendum dalam paparannya lebih menekankan pada peran aktif dari pihak bank dalam memproses penerimaan negara agar sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) sehingga setoran baik berupa pajak maupun PNBP sesuai dengan “MAP” yang seharusnya. Hal ini ditegaskan mengingat masih sering ditemukannya setoran baik berupa SSP maupun SSBP yang keliru dalam pembukuan “MAP” nya. Sementara itu Emanuel D. Dawi, S.H. pada pertemuan tersebut memaparkan secara lebih detail proses penerimaan maupun pengeluaran negara, pelimpahan dan pembagian penerimaan negara dan hal-hal lainnya yang terkait dengan hubungan KPPN dan Bank.

Pada sesi terakhir setelah rehat sejenak, Kasi VERA, Toni, S.H. memaparkan topik “Rekonsiliasi Bank” sebagai sebuah proses rekonsiliasi internal. Kasi VERA menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern mengharuskan seluruh penerimaan dan pengeluaran dibukukan pada Buku Bank KPPN dan secara berkala akan menerima Rekening Koran dari Bank. Dan prinsipnya, saldo Buku Bank menurut KPPN harus sama dengan saldo Rekening Koran Bank. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan antara kedua saldo tersebut. Perbedaan tersebut menurut Kasi VERA dapat terjadi karena Time Lag dan atau Error baik oleh pihak KPPN maupun Bank.

Pada akhir pertemuan, Kepala KPPN bersama Pimpinan Bank atau yang mewakili menandatangani Laporan Rekonsiliasi Bank antara Saldo Kas menurut Rekening Koran Bank dan Saldo Kas menurut Buku Bank per 30 Juni 2008 dengan hasil cocok/tidak ada selisih. Pimpinan Bank dan Kepala KPPN terlihat sangat puas dengan pertemuan kali ini, sebuah terobosan yang dilakukan dengan tujuan akhir dalam rangka meningkatkan kualitas LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Larantuka yang lebih relevan, akurat, andal, dapat diperbandingkan dan dipahami.

KPPN LARANTUKA PERINGKAT 9 LKPP TERBAIK TINGKAT NASIONAL TA.2007

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4470/PB/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Peringkat LKPP TA 2007, KPPN Larantuka menempati peringkat terbaik ke-9 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa BUN TA 2007. Peringkat ini naik drastis dari tahun sebelumnya, yakni urutan ke 97 dari 178 KPPN. Ucapan Selamat pun datang langsung dari Kepala Kanwil XXII DJPBN Kupang Bp. Teddy Rukmantara kepada Kepala KPPN Larantuka Bp. Ari Iman Sugoro atas keberhasilan LKPP KPPN Larantuka TA 2007 yang berhasil masuk 10 besar nasional dan terbaik Lingkup Kanwil XXII DJPBN Kupang. KPPN Larantuka berhasil mengungguli KPPN Ende yang berada di peringkat 12, KPPN Waingapu di peringkat 14, dan KPPN Atambua di peringkat 15, sedangkan KPPN Kupang dan KPPN Ruteng masing-masing berada di peringkat 42 dan 107 nasional. Dalam pembicaraan via telepon dengan Kepala KPPN Larantuka, Kakanwil Kupang mengucapkan selamat sekaligus berpesan agar kualitas LKPP TA 2008 dapat dipertahankan dan bahkan lebih baik lagi sehingga dalam penilaian LKPP 2008 peringkatnya tidak turun.

Dalam suratnya Kakanwil XXII DJPB Kupang menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPPN atas usahanya meningkatkan kualitas LKPP TA 2007 dan khusus kepada KPPN yang menduduki 2 peringkat paling bawah agar lebih giat lagi melakukan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu segenap tim LKPP yang dikomandoi oleh Kepala Kantor, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan Kepala Seksi Bendum langsung mencanangkan tekad untuk bekerja lebih giat dan teliti lagi untuk mewujudkan LKPP yang lebih baik di tahun mendatang. Kepala Kantor sendiri memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Tim LKPP 2007 atas prestasi yang diperoleh tersebut.

Parameter penentuan peringkat LKPP KPPN meliputi penilaian kualitas LKPP (skor 60%), ketepatan waktu penyampaian (skor 10%), beban kerja (10%), dan tingkat partisipasi (skor 20%).

Penilaian kualitas LKPP antara lain tingkat akurasi rekening koran dengan LKPP, analisa transaksi non anggaran, perbandingan SAU dengan SAKUN, dan perbandingan LRA dengan LAK, serta kelengkapan sistematika laporan sesuai Perdirjen No. PER-66/PB/2006 tanggal 23 Nopember 2006. Ketepatan waktu dinilai dalam hal penyampaian LKPP dan rekening koran. Kemudian beban kerja diukur dari segi jumlah Satker, kompleksitas transaksi, dan letak geografis. Penilaian lainnya yakni tingkat partisipasi diukur dari tingkat rekonsiliasi dengan Satker dan usulan perbaikan sistem.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang ditanya oleh Redaksi atas prestasi ini menyatakan bahwa keberhasilan mencapai peringkat 9 tersebut adalah sesuatu yang patut untuk kita banggakan, namun hendaknya tidak membuat KPPN Larantuka lantas menjadi “bermegah diri”. “Keberhasilan tersebut justru dijadikan cambuk untuk lebih giat dalam belajar dan berkarya, lebih instropeksi diri atas segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses penyusunan LKPP”, demikian dikatakannya. Dan yang pasti kesuksesan tersebut adalah buah karya dari seluruh staff dan seksi yang ada di KPPN Larantuka karena tanpa adanya kerjasama dan harmonisasi pelaksanaan tugas, hal itu tidak mungkin tercapai.

Redaksi mengucapkan selamat atas prestasi yang “luar biasa” ini mengingat selama ini “image” KPPN Larantuka yang dinilai kurang berprestasi dan “menonjol” dibandingkan dengan KPPN lainnya di wilayah Kanwil XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang.