E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menahan dua pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Keduanya diduga mencairkan dana proyek fiktif senilai Rp 8 miliar.
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Yan Fitri mengatakan, dua tersangka masing-masing berinisial AIS selaku mantan Kepala KPPN Jakarta II dan ES selaku mantan front office KPPN Jakarta II.
"Keduanya sudah ditahan sejak Senin, 28 Februari malam," kata Yan Fitri kepada wartawan, Selasa (1/3/2011).
AIS kini menjabat sebagai Kepala KPPN Tahuna, Sulawesi Utara. Sementara ES hingga kini masih menjabat sebagai pegawai di KPPN Jakarta II.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 263 KUHP ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan.
Sementara itu, Kasat Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Suwondo Nainggolan mengatakan, tindakan tersebut terjadi pada tahun 2008 silam. Saat itu, AIS selaku Kepala KPPN Jakarta II menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bertentangan dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-66/PB/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
"Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8,9 miliar dan menguntungkan PT Cipta Surya Cemerlang selaku perusahaan fiktif," kata Suwondo.
Pada prakteknya, perusahaan fiktif membuat Surat Perintah Membayar (SPM) palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum (PU). Dalam SPM tersebut, Kementerian PU meminta agar KPPN membayar Rp 8,9 miliar untuk proyek pengerjaan jembatan yang dilaksanakan PU.
"Yang mana proyek itu sendiri adalah fiktif," katanya.
SPM tersebut diterima oleh ES selaku front office KPPN pada tahun 2008. SPM kemudian diterima oleh AIS yang saat itu menjabat sebagai Kepala KPPN Jakarta II.
"Berdasarkan SPM itu, AIS menerbitkan SP2D," katanya.
Kepada penyidik, AIS beralasan telah menerbitkan SP2D karena SPM Kementerian PU telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Haryanto. Padahal Haryanto saat itu telah pensiun," katanya.
Dengan terbitnya SP2D, KPPN akhirnya menggelontorkan Rp 8 miliar ke perusahaan fiktif melalui Bank Permata. Polisi kini tengah mendalami apakah AIS dan ES kecipratan uang tersebut.
"Ini sedang didalami lagi. Tapi sementara dari transaksi rekeningnya, belum ditemukan adanya transaksi mencurigakan di rekening mereka," katanya.
Sementara itu, polisi masih memburu Direktur PT Cipta Surya Cemerlang berinisial K. "K ini masih kita cari," katanya.
Dari hasil pemeriksaan rekening di Bank Permata, uang Rp 8 miliar itu digunakan oleh K untuk main valas. "Kini uang itu hanya tersisa Rp 179,45 juta," katanya.
Sejuh ini polisi telah memeriksa 25 saksi dalam kasus tersebut. Polisi juga telah meminta keterangan 2 saksi ahli dari Kementrian Keuangan terkait standar prosedur operasional (SOP), saksi ahli pidana dan saksi ahli Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).
Polisi juga telah menyita barang bukti berupa dokumen dari KPPN Jakarta II dan bukti-bukti dari Satuan Kerja NVT Pengadaan Bahan/Peralatan jalan jembatan Departemen Pekerjaan Umum.
"Kita juga telah menyita uang Rp 179, 45 juta dari Bank Permata cabang Hayam Wuruk," tutupnya.
Berita yang dikutip dari detikom di atas bagaikan petir di siang bolong bagi seluruh insan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Bagaimana tidak, pegawai KPPN yang telah bekerja dengan ikhlas tanpa menerima pemberian berupa apapun ternyata malah dikriminalisasi dengan tuduhan yang menyeramkan: KORUPSI! Padahal tidak ada fakta sedikitpun yang menunjukkan pegawai KPPN melakukan tindakan terkutuk tersebut. Kalaulah memang terjadi adanya Surat Perintah Membayar (SPM) Palsu (yang kemudian dicairkan oleh KPPN), seharusnya yang dikejar adalah pelaku pemalsuan SPM tersebut. Petugas KPPN sesungguhnya tidak dapat dipersalahkan, karena pada saat mencairkan dana tersebut sama sekali tidak diketahui bahwa SPM tersebut palsu/dipalsukan dan pencairan dana itu wajib dilakukan oleh petugas KPPN sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan. Pencairana dana tersebut adalah wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh petugas KPPN, sehingga sesuai dengan KUHP, orang yang menjalankan perintah perundang-undangan TIDAK DAPAT DIPIDANA.
Berita di atas mendapat tanggapan yang cukup ramai dari pembaca dan umumnya adalah mempertanyakan tindakan Polisi yang mengkriminalisasikan pegawai KPPN. Sebagian komentar kecewa dengan jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan – Kemenkeu yang dinilai tidak cukup “peduli” dengan nasib pegawai KPPN tersebut. Berikut saya kutip beberapa komentar pembaca yang muncul di detikom sampai dengan hari Rabu, 6 April 2011.
Pegawai KPPN
Sungguh ironis..pegawai KPPN yang telah bekerja dengan keras dan ikhlas dikriminalisasi oleh POLRI tanpa fakta hukum yang memadai. Pemalsu SPM tidak terungkap, malah pegawai KPPN yang dijadikan tumbal!!! Polisi sangat2 tidak profesional. KPPN sama sekali tidak bertanggungjawab atas SPM yang palsu atau aspal, sepanjang pengujian formil dan substantif telah memenuhi syarat. Yang harus dikejar adalah pemalsu SPM-nya. Kepada para petinggi DJPBN tolong bersuara...mereka hanya korban SOP dan korban 'Pelayanan Prima' yang diagung-agungkan selama ini! Jika para petinggi DJPBN tidak pasang badan membela dan POLRI tidak segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, saya mengajak seluruh pegawai KPPN di seantero republik ini , khususnya Seksi Pencairan Dana untuk MOGOK KERJA, minimal kita mogok kerja atas SPM dari Satker POLRI. Ayo kita galang solidaritas pegawai KPPN!
peduli reformasi
seandainya kemunginan terburuk terjadi tunggulah kehancuran kita ayo cepat bertindak n berbuat yang terbaik. kita ingin mereka bebas. kita gakpa2 gak dapat rumenerasi kalo hanya akan mengorbankan mereka. nasib bawahan ya kayak gini
atikah 
Orang KPPN wajar jadi tersangka karena mereka gak punya duit buat nyogok polisi. Kalo dilihat dari SOP nya jelas tidak ada kesalahan yang dilakukan keduanya, mereka telah melakukan sesuai prosedur. Memuakkan sekali kerja aparat penegak hukum di negeri ini.
kopr@lkoprol
Pelayanan overdosis tanpa diimbangi sistem dan aturan yang komprehensif....... 1. Barcode KIPS.....(yang di sortir hanya petugas pengantar, sementara adk dan berkas ????)_Bablass 2.Pengujian keaslian Tanda tangan (selama ini belum pernah ada pelatihan atau diklat untuk FO)... 3.Aplikasi SPM dan prosedur pencairan dana yang di umbar disembarang tempat. 4.dll
Peduli DJPB
Kalau bukan orang satker, bagaimana cara cetak SPM nya? Bukankah nomor seri SPM berurutan...
kantor pusat kebanyakan konsinyering di hotel2,,sampe lupa nasib jongos2 yg dah terlanjur jadi korban,,dah gitu cuma bisa nyewa pengacara aja
atikahKita aja yang di KPPN pernah lembur gak dikasih makan kok pas akhir tahun.
Pegawai KPPN
Betul, Kantor Pusat itu sedikit-sedikit konsinyering, konsyinyering koq sedikit-sedikit..itu prinsip mereka. Sementara kami yg di KPPN, boro2 merasakan enaknya konsinyering di Hotel Bintang 4 dan 5, arti konsinyering pun banyak yg tdk 'tahu'. Pokoknya kita itu benar2 kulinya DJPBN. Perhatian pimpinan sangat kurang, honor tidak ada, akhir tahun anggaran kita kerja mati2an sampai subuh cuma dikasih sebungkus nasi aja buat makan malam. Sistem dan prosedur rentan, dipenjara pula. Mengabdi negeri berujung bui. Tolonglah para pemimpin di kantor pusat, biaya konsinyering di hotel berbintang itu dialihkan untuk memberikan honorarium yg layak bagi petugas KPPN, khususnya seksi pencairan dana, sehingga kami dapat bekerja dgn semangat dan tenang. Suara petinggi DJPB kami tunggu!!!!!!!!!!!!
Polda Metro Jaya
sebenarnya, di tahun 2008, ditjen perbendaharaan telah memerintahkan pemblokiran rekening. saat itu masih terdapat saldo rp 8 m. lalu kenapa polisi skrg menyatakan dana tersisa tinggal rp 179,45 juta. ada apa dgn polri? tanya kenapa?
atikah
Polisi? Lihat aja apa kerja mereka?
mikepolisi kerjanya gimana sih? lihat prosedur, jangan asal tangkep aja... yang palsuin SPM ditangkep. masa ga tau apa2 koq ditangkep. Keadilan harus ditegakkan...!!!
unknownteks di atas salah AIS bukan kepala kantor jakarta II, melainkan kepala seksi. Polisi sdh renumerasi, tunjukkan kinerja mu. tangkap yg salah jgn yang ga bersalah!!!!
mantan perben
jadi teringat ucapan salah satu polisi sewaktu pemeriksaan tersangka di polda: 'kalau sampai si orang dari pt fiktif g ketangkep juga, maka kalian yang jadi tersangkanya'. apakah ada permainan antara polisi dengan oknum satker?
Pemerhati
ngancem... n ngancem... jurus pamungkas.... kok kurang profesional ya... peralatan lengkap... apa lagi. Coba pelajari dulu SOP Perbendaharaan. Gak Profesional
FO KPPN SimpatikAyoo rekan FO,,,,Kita perketat pemeriksaan terutama Nama dan TTD, Salah DIKIT BALIKIN jangan kasihan2 kepada SATKER terutama POLRI. Kita kerja sesuai Peraturan (TITIK). Kepada Pejabat DJPBN terima kasih atas dukungan dan kunjungan kepada Rekan Kita yang ditahan. Kepada Pakar Hukum di PBN dan MENKEU mari selamatkan reformasi perbendaharaan. Tetap Semangat dan Semoga ALLAH SAW meridloi usaha kita
antokdasar benjol.............kl ngga tau aturan ngga usah ngomong!!!!!
antok
KPPN hanya sebagai mesin ATM bagi Satker, selama Satker mempunyai simpanan (DIPA) serta mempunyai Kartu ATM (SPM)maka KPPN berkewajiban mencairkan dana sesuai dengan yang diperintahkan Satker kepada KPPN. Jadi jangan main tangkap, seharusnya yang harus ditangkap adalah si pemalsu SPM dan bukan Kepala KPPN.
aneh
kenapa eh kenapa ko di web perbendaharaan berita ini ga dimuat...lupa atau gimana??? jadi bingung... mudah2an deh yang lagi diberi cobaan cepat diberi jalan keluar yang terbaik.
bang_alex
tetep semangat teman-teman dan kerjakan yang semestinya kita kerjakan...berdoa yang baik-baik...doakan atasan agar diberi kekuatan untuk tetap dan terus memperjuangkan bawahannya yang lagi dicoba...berdoa juga buat kita semua agar lebih kuat dan tegar dalam menghadapi cobaan...selalu berprasangka yang baik dan tetap yakin bahwa bos-bos kita diatas perhatiannya luar biasa kepada saudara AIS dan temen KPPN lainnya...
Mbag Gambleh
AIS ane kenal elu. Elu orang baik. Tetep tawakal. Gusti Allah mboten sare. Akan terbuka siapa yang salah dan siapa yang benar.
pegawai djpbn
Semakin benci kepada POLRI, kenapa dari dulu kerjanya gak beres. Bersikaplah profesional dan adil. Usut semua pihak yang terlibat !!.
pegawai_rendahan
nasib ujung tombak kalau kena batu mletot kena * bau....yg ngelempar tombaknya entah kamana???
galesus
Smoga segera ditunjukan mana yg benar dan yg salah..
FO KPPN
PEG KPPN PERCONTOHAN TAHAP PERTAMA MERUPAKAN TUMBAL UNTUK MENGGOLKAN RUMENERASI. TANPA DI BACKUP DENGAN PERATURAN N SISTEM YANG LEMAH SANA SINI. MARI KITA GALANG KOIN EMPATI SEPERTI KAYAK PRITA. KASIHAN ES, UDAH PRAJURIT, KELUARGA MORAT MARIT, PSIKOLOGIS HANCUR, NASIB DI TAHAN GAK JELAS. BACKUP ORGANISASI LEMAH. IIIH JADI TAKUT JADI FO SEKARANG. SUDAHLAH PENGHASILAN KECIL, KEDEPAN HARUS DIKASIH TUNJANGAN RESIKO DIPERIKSA POLISI YANG GEDE. MUDAH2AN ALLAH MENUNJUKKAN KEBENARANNYA. BAGI PEMALSU SPM TERKUTUKLAH KAU
Mohon cek : 1. dl wkt br cair 2M, rek s4 diblokir atas permintaan DJPB, tp dibuka atas permintaan polisi shg sisa 6M ikut menguap, 2. polisi minta 7 jt utk bs dpt sel enak, 3. kalo mo pk pengacara yg disediakan polisi, siapin dana 500 jt (msh perlu validasi)
FO_menggugat
Sebaik2 nya tempat mengadu allah lah tempatnya, gak usah lah mogok-mogok kerja segala. cukup kita bikin acara doa bersama. KITA DOAIN RAME-RAME BOS-BOS KITA YANG DI ATAS YANG GAK MAU TAU AND LEMPAR TANGGUNG JAWAB, MOGA-MOGA ANAK NYA CACAT SEMUA, HIDUPNYA SENGSARA, SAKIT-SAKITAN SEUMUR HIDUP. 
ATASAN GAK AMANAH ASAMA ANAK BUAH MOGA2 DI AZAB
buruhSP2D
usul, kepada teman-teman yang fo yang melayani satker ditreskrimsus polda metro jaya, untuk semua spm mereka, lebih khusus untuk LS lidik sidik , wat tah, dll.. periksa bek2 aja, kalo perlu cari saja kesalahannya, sekecil apapun TOLAK.!!!
flashback yuks
Kita tentu masih inget berapa banyak temen Prodip yang pada meregangkan nyawa saat pelayanan di FO. Masih ingat tentunya dengan Sdr. Sahat. sekarang terulang kembali dengan ditahannya 2 temen kita. Para petinggi di Kanpus DJPBN, hati nurani kalian kemana? kalian udah puas tentunya dengan pencitraan kalian. kalo ga ada suara atas kejadian ini, tunggulah kehancuran kalian...
kiki
Pelayanan baik, etika baik, menset baik....... Galang solidaritas, tegakkan kebenaran.................. Aksi solidaritas jangan yang ada di Jakarta saja diseluruh Tanah Air.
KPPN Indonesia Timur
kita siap lakukan mogok pelayanan...
KPPN Indonesia TimurKami siap, tinggal tunggu kode saja...
Kurnia
kpd pihak Kepolisian tlg lebih jeli lagi, SPM diantar ke KPPN oleh petugas satker bukan dari pihak rekanan, selidiki juga PPK dan PP SPMnya karna di SPM dan lampiran bukan cuma KPA yg tandatangan, KPPN gak akan tahu kpa_nya sudah pensiun kalo satker gak ngasih penunjukan KPA yg baru, KPPN sudah bekerja sesuai prosedur dan taat aturan.. utk rekan AIS dan ES beserta keluarga semoga diberikan ketabagan, Allah SWT pasti akan segera menunjukkan siapa yg salah dan siapa yg benar.. akan diperlihatkan di akhir nanti siapa yg bisa tersenyum, dan siapa yg seharusnya malu..
FO KPPN 192
Lengkaplah penderitaan ES. Udah TKT gak seberapa, tahanan pula yang didapatnya
aku
galang aksi selamatkan refprmasi birokrasi dengan membebaskan ais dan es... krn tidak akan ada yg mau jd FO atau seksi PD klo harus nanggung risiko gini!
Saya sangat prihatin dengan penahanan pegawai KPPN, dan mudah-mudahan Bapak Ais dan Petugas FO yang ditahan oleh Polisi tabah dalam menghadapi ujian Tuhan YME,kenapa yang Palsu SPM dan Proyek Fiktif serta penanda tangan SPM telah pensiun, kok pegawai KPPN yang disalahkan malahan Polisi dengan cepat menahannya........., Pak Polisi perlu diketahui Proses pembuatan SPM di Satker itu dimulai dari PPK ( Pejabat Komitmen ) melakukan perikatan atau perjanjian , telah terjadi perikatan dan perjanjian baru diajukan ke Penanda tangan SPM dan selanjutnya setelah diteliti kebenarannya SPM tersebut ditandatangani dan bukti -bukti Asli ada di Satker yang bersangkutan, ke KPPN hanya SPM.ADK, Ringkasan Kontrak,SPTB,Faktur Pajak,SSP,jadi sangat sedikit sekali KPPN untuk meneliti dan memang itu peraturannya, jadi kalo memang itu proyek fiktif berarti perjanjiannya fiktif, jadi Siapa yang bertanggungjawab,berarti Satker yang bersangkutan, kok ini malahan petugas KPPN yang ditahan, boleh petugas KPPN ditahan apabila ada aliran dana ke petugas KPPN, apakah aliran dana sudah terbukti Pak Polisi, kalau belum ...berarti Polisi terburu-buru belajar dulu SOP nya, kasihan donk pegawai KPPN sudah memberi pelayanan dengan baik tidak menerima suap.....boleh cek kekayaannya walaupun penghasilannya cukup besar tapi mereka dibandingkang dengan anggota Polri uangnya banyak anggota Polri, kan Polri Satker yang dilayani KPPN, Petugas KPPN ngga pernah ngecek ke Polri apakah dana yang diberikan telah sesuaidengan peruntukannya,.... misalkan uang pengusutan perkara atau pemberian makanan tahanan atau anggota polri, ternyata tidak diberikan atau tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diberikan ke KPPN, apakah pegawai KPPN yang dituntut........padahal itu merupakan kewenangan pengawasan interen ....lingkungan satker bukan kewenangan KPPN, Kok.....petugas KPPN sudah berusaha merubah prilaku dan budaya korupsi serta meningkatkan pelayanan ke Masyarakat malahan di kriminalisasikan.............. ............masih banyak kok orang yang melakukan Korupsi benar-benar belum diusut tuntas.
demo..demo simpatik secara damai dijadwalkan senin tgl 7 maret 2011 di depan kanpus.. minimal akan diikuti 200-an pegawai. ayo tmn2 yg mau mendaftar silahkan isi komen di status ini
pesakitan
kalo merujuk pada uu no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,.bisa dianalogikan KPPn itu ibarat mesin ATM dan Satker pemilik kartu ATM yaitu SPM,.kalo semua PIN ATM atau kalo dalam SPM itu kode2 yang ada di SPM sesuai dengan yang ada di Mesin ATM,.pasti uang akan keluar dengan sendirinya,.Lalu bagaimana kalo sewaktu ATM tersebut disadap oleh orang lain, seperti kejadian yang beberapa tahun lalu sempat heboh di bali,.kemudian org yang menyadap dan tidak bertanggung jawab tersebut bisa leluasa mengambil uang yang bukan haknya, dengan menggunakan no pin dan atm yang palsu tadi,.pertanyaannya apakah pihak bank bisa dituntut atas kejadian tersebut,.
Kita sedang di uji kembali..........korban aturan koraban SOP korban pelayanan demi pencitraan terbaik...tp ujung2nya kt yg dikorbankan...siapa korban SOP beriutnya..........? ironis sekali ko bisa2nya salah tangkap gt
Bondet
Seharusnya penyidik tanya dulu sm bag keuangan mereka, gmn sih sistem pencairan APBN skrg..jgn asal tahan aja, bedakan ketelodarn dgn kesengajaan..
maho
ah ngandelin orang kantor pusat mah sampe nangis darah pun gk bakal diperhatkan, kalo gk ada backup dari kanpus, gelombang eksodus keluar djpb pasti bakal tambah rame neh, yuk kita rame2 pindah instansi aja
pegawai_Kemenkeu
Kepada rekan2 pegawai DJPB, mari satukan langkah : utk pegawai KPPN, tolak semua SPM dari POLRI, utk pegawai Kanwil, jgn layani kalo mereka mo rekon, sampai mereka bs bekerja dgn profesional....
Harisman
Tolak saja semua SPM Polri kalau hasil penyidikan ngga bener, arogan dikitlah KPPN biar Polri ngerasain hasil arogannya sendiri.
anton
mutlak salah petinggi djpbn ini mah..yang asal prima..whether si pegawai punya nurani yg beres atau nggak,petinggi djpbn nuntut kewajiban pegawai sebesar-besarnya,hak yg dikasih nol besar..
love.djpb
kalo ada teller bank, terima cek perjalanan palsu.. duitnya berhasil cair, yang ditangkep sapa ? yang bikin+bawa cek palsu... apa teller-nya ? polishit tolong objektif dong pak kalau memang anda hamba hukum..atau udah dapat uang sekoper dari oknum fiktif tsb??
pakdhe
Ternyata pihak kepolisian blm bsbekerja profesional, jd blm pantas dpt remunerasi. Bpk Menkeu, tlg pending dl dana remunerasi POLRI, kalau perlu blokir dana DIPA-nya atau tdk usah dilayani kalau mereka mau mencairkan dana.
Alarm !!!
nguing..nguing..nguing...911.. ..segera biro bantuan hukum, OTL DjPbn, DSP DjPbn lakukan P3K...., temen2 FO jangan demo ya....
FO
sabar kawan, kebenaran akan datang......................,
horas
kami turut berduka, semoga Allah swt memberikan ketabahan n kesabaran buat temen2 yang di tahan... saya yakin anda tidak bersalah... tidaka da sarana yang dapat membantu anda untuk meneliti kebenaran SPM bodong. Tawakkallah.
gemblung
Harusnya pihak POLISI (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya belajar dulu tentang prosedur penerbitan SPM, klo KPPN khan hanya tinggal mencairkan apa yg diminta SATKER sepanjang pagunya masih ada n syarat lampiran SPM terpenuhi. OK!!!!!!!! Ayo kawan2 se-177 KPPN n 30 KANWIL DJPBN serta KANPUS DJPBN dukung kawan kita BAPAK AIS dan BAPAK ES.......!!!!!!!!!
korban_perdirjen
cuma korban perdirjen 66 mereka, harusnya konseptor dan penandatangan perdirjen turun tangan bela anak buahnya, pasang badanlah..!
Surya Panuntun
Waduw.. mereka berdua tersesat di jalan yang ada di kampungnya sendiri. kalau emang jalannya yang salah, mengapa mereka yang harus jadi korban ? Om Polis, mengapa orang lain yang melempar batu, kami yang ditangkep ?
Den Bagus
Pejabat pada tiarap ngumpet dibawah meja semua.
suket teki
Hai pejabat-pejabat di Perbendaharaan..... Action dong !!!!!! Tuh ada aparat yang harus dibela !!!! Jgn diam aja ! Dia kerja dah sesuai SOP yang bukan dia bikin sendiri. Hai Polisi.....kalian juga sudah reform. Kerja yang bener dan profesional. Jgn asal nyari kambing hitam !!!! Hai redaksi detik.com....kasih berita yang bener dong !!!!! Gak malu apa beritanya morat marit kayak gini ?????? Gak akurat sama sekali !!!! Apa cuman kayak gini kualitas REDAKTURNYA ???????
Dull
Teman2 KPPN, mulai sekarang yang di FO mogok aja sampe teman kita Pak AIS dan ES dibebaskan, dari pada jadi umpan peluru dan ga pernar dikasih perlidungan ama Kantor Pusat. Sekalian tahu rasa tuh satuan kerja bila dananya ga cair
UNFAIR
kalau ada SIM aspal, kira2 yang menandatangani SIM itu ditangkap apa tidak ya????? saya yakin yang ditangkap pasti calonya dan pemilik SIMnya. Beda perlakuan...... itulah potret aparat keamanan indonesia.
Acha
Belum putusan... masih bisa dibuktikan jika mereka memang tidak bersalah ya bebas.... Memang perlu untuk melakukan perubahan pada SOP biar pencairan dana yang dilakukan benar2 valid....
dane
siapapun yg salah nanti.. mari kita perbaiki kinerja dan selalu berhati2 dalam bekerja.. salam reformasi birokrasi kemenkeu!!!
sedih
Saatnya jajaran DJPBN memikirkan cara lbh efektif utk mengantisipasi kejadiaan serupa, harus ada cara yg dpt digunakan utk memastikan bahwa SPM yg diajukan benar dari satker bsk dan jika dikemudian hari terjadi masalah hukum, dpt dibuktikan bahwa SPM tsb dari satker dimaksud. Sy yakin se-yakin2nya klu ada oknum satker yg terlibat bahkan mungkin yg mengendalikan. Lagi pula klu polisi bisanya hanya tangkap kedua peg KPPN itu aja, tentu sangat lucu dan menggelikan.... Sy berharap polisi sgr dpt menemukan siapa sutradara sebenarnya kejadian ini, bukan hanya sekedar cari 'tumbal'.
duka
memang sangat menggelitik 'kok sampai saat ini pelaku pembuat SPM fiktif dan pemilik rekening penerima uang BELUM TERTANGKAP?????? bagaimana bpk2 Polisi????? Kalau pelaku utama tertangkap dipastikan semuanya akan jelas siapa yg bersalah dan tdk bersalah.
oioi
HOIIIIIIII BIRO HUKUM SETJEN KEMENKEU LO JGN PADA DIEM AJA!!!!
halah
kok ga denger action dr petinggi DJPBN sih? jangan asal slogan aja...
kenshin
hhmm....kok cuma orang KPPN nya ya?orang satkernya yang udah buat fiktif itu kok melenggang bebas? duh enaknya jadi satker..klo gitu mari kita sama2 jadi satkernya aja trus berbondong-bondong untuk buat fiktif toh yang kena juga orang KPPN, jadi kita kan bisa bebas, maklum jaman sekarang siapa yang punya duit dia yang bisa beli HUKUM, namanya juga Peradilan jaman sekarang, yang benar belum tentu benar yang salah sudah pasti benar, capeee deccchhhh.......
M Luthfiy K. H
Kepada bapak2 pejabat elit di lingkup kanpus ditjen PBN, mohon diperhatikan efektifitas, efisiensi dan wewenang dari SOP KPPN Percontohan serta Perdirjen 66, jika memang kewenangan Ordonator sudah dialihkan dari KPPN selaku kuasa BUN ke pihak satuan kerja, kenapa kita di Front Office KPPN masih diwajibkan untuk memeriksa SPM, SPTB, Ringkasan Kontrak, SPTJM sampai dengan mengesahkan potongan SSP segala?bukannya proses penerbitan SPM sdh melalui verifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Penanda Tangan SPM?seharusnya KPPN tidak mempunyai wewenang lg sampai kesana!Perubahan Per-66 ke Per-11 thn 2011 jg tdk menyentuh masalah tersebut!Dimohon dengan sangat kepada bapak2 di pusat untuk memperhatikan aspirasi dari staf di daerah seperti kita2 ini!semoga dengan kritik yg membangun akan semakin meningkatkan kinerja kita kedepan!InsyaAllah kita di daerah selalu bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab!
bro
Pasti ada keterlibatan oknum yg menguasai aplikasi spm, untung skrg udah pakai kartu barcode.
iwan
Seharusnya polisi lebih fokus ke direktur PT yg berinitial 'K' dg siapa dia kerjasama, sekalian kejar uang yg 8M, jangan berhenti cuma alasan habis untuk main valas, cari bukti via pialang valas. Semoga kebenaran cepat terungkap.
dewa
SPM adalah Surat Perintah Membayar, yang sudah diuji oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM di satker. Lalu kenapa mereka tidak ditahan??? Semoga pimpinan DJPBN Pusat segera bertindak memberikan bantuan hukum kepada teman teman yang terkait.
neso
ini efek Prima neh.. maen hajar ajah, yang penting SPM cepet keluar.. klo udah gene siapa yang tanggung jawab..??
nubi
gak ngaruh prima apa enggak bos. udah jelas dong tanggungjawab penandatangan SPM dan KPA nya. KPPN gak punya kewenangan untuk meriksa apakah proyek itu ada apa enggak, gak juga punya kewenangan untuk memeriksa KPA , PPK, Penandatangan SPM satker itu sudah pensiun apa belum. Pak polisi, tolong saudara pelajari juga SOP yang ada di KPPN.
john
Apakah krn polisi tdk bs menemukan tersangka dr Kement PU lalu cari gampangnya dg menahan pegawai KPPN ?
mulia
di era reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenkeu ternyata kejahatan keuangan semakin komplek. Sepanjang prosedur telah dilaksanakan yakinlah Pak AIS dan Pak ES berjuang mudah2an kebenaran selalu berfihak.
FO KPPN
yth. elit elit di ditjen perbendaharaan n depkeu tolog bantu dengan tenaga penuh untuk membackup pegawai kita. pegawai kita udah bekerja dengan ihlas, tanggung jawab, jujur. kita disini hanyalah korban............
sokteung
Semoga kebenaran segera terungkap! Pihak yg benar2 bersalah harus ditemukan!
rommeo
Jujur saya miris melihat semua ini. ini merupakan preseden buruk bagi pegwai KPPN.semoga keadilan n kebenaran cepat terungkap bro. Kami mendukungmu teman.
achan
siapa yang bersalah siapa yang ditangkap. aneh negeri ini semoga kebenaran akan terungkap.
jongos
bagaimana dengan KPA, PPK,Penandatangan SPM dan bendahara nya?kenapa yang di cari malah direktur nya?mohon aparat penegak hukum juga segera memeriksa mereka.
selidikiKPA
penyelidikan seharusnya diperdalam di tingkat satker, terutama para pengelola keuangan mulai dr KPA, PPK, bendahara, operator SPM
ucup
apa mungkin mencairkan dgn dipa fiktif kenapa kppn yg disalahin, yg fiktif dipanya, apa spm palsu, apa proyek yang pengerjaan fiktif ni?
feidar
kenapa satker nya gak diselidiki? darimana dia bisa tahu soal DIPA satker ybs? Kalo saya jadi AIS, saya juga akan melakukan hal yang sama. Semua syarat sudah terpenuhi. Siapa yang tahu kalo itu tanda tangan palsu? Kalo nggak dicairin malah salah.
FO KPPN
Seperti biasa KPPN selalu jadi korban dan Bendahara, PPK, Penandatangan SPM , dan KPA dari satuan kerja bersangkutan, pura pura tidak tahu
kppn
Aplikasi SPM hanya diberikan kepada Satuan Kerja kalau sampai disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab harusnya yang disalahkan yang memberi akses knp sampai bisa terbit itu SPM ??????kenapa yang disalahkan orang KPPN
nubi
setuju..mohon agar pihak kepolisisan segera memeriksa KPA,PPK, Penandatangan SPM dan Bendahara serta petugas yang mengantarkan SPM ke KPPN. bukankah yang bertanggung jawab atas DIPA itu adalah KUasa Pengguna Anggaran??
